DP Kota Tasikmalaya Laksanakan Monev Kebijakan Pendidikan Strategis

Berdasarkan program yang diusulkan Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada akhir tahun ini DP Kota Tasikmalaya akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta program-program pendidikan strategis di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Rapat Pleno DP Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu dipilih 3 (tiga) issue kebijakan yang akan dievaluasi yaitu: 1) Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), 2) Program Manajemen Berbasis Sekolah yang difokuskan pada studi/kajian Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), serta 3) Program Sertifikasi Guru.

DP Kota Tasikmalaya telah membentuk 3 (tiga) tim untuk melakukan site visit ke sekolah-sekolah secara random (acak). Output dari kegiatan ini diharapkan menjadi suatu bahan bagi Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya dalam penyusunan REKOMENDASI kepada Walikota, DPRD, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, hasil rekomendasi juga dapat menjadi feedback bagi institusi penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah untuk melakukan berbagai langkah perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Komentar Anda ?  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - 20/12/2011 at 06:07 Categories: Berita

DP Kota Tasik bekerjasama dengan Yayasan SNI lakukan Kajian Kebijakan Pendidikan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan tahun 2012 yang akan datang dengan tema pendidikan, Yayasan Sumbangsih Nuansa Indonesia (SNI) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang concern dalam bidang pendidikan di Kota Tasikmalaya bermaksud mengadakan acara Kajian Pendidikan dengan mengundang berbagai stakeholders pendidikan termasuk di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang dianggap relevan pada tanggal 21 November 2011 di Kantor Sekretariat Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Komentar Anda ?  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - 20/11/2011 at 20:54 Categories: Berita

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Harus Segera Evaluasi RSBI!

 

Berdasarkan dinamika aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang telah dihimpun dan dianalisis oleh Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka DP Kota Tasikmalaya mengajak Dinas Pendidikan untuk segera membentuk tim khusus bersama dengan DP Kota Tasikmalaya yang bekerja khusus untuk mengevaluasi kinerja sekolah yang berlabel RSBI di Kota Tasikmalaya. Kebijakan Pemerintah Pusat yang sementara ini akan melakukan moratorium terhadap pembentukan RSBI baru harus dijadikan sebagai momentum strategis untuk melakukan refleksi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berlabel RSBI, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Evaluasi ini harus juga melibatkan para expert di bidang pendidikan yang memang mampu melakukan audit mutu akademik karena masyarakat tentu tidak membutuhkan label ISO atau apapun namanya, namun di sisi lainnya justru pada kenyataannya bahwa ISO itu hanya label saja dan belum menjadi “budaya mutu” atau “quality culture” di kalangan guru, tenaga kependidikan, siswa dan juga jajaran manajemen sekolah. Untuk sekolah dapat menyandang label RSBI, banyak indikator dan standar yang harus dipenuhi. Dan yang menjadi pertanyaan kritis adalah apakah benar sekolah berlabel RSBI yang ada di Kota Tasikmalaya saat ini sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan? Secara konseptual, sekolah RSBI seharusnya telah memenuhi SSN ditambah standar plus sehingga sering disebut sebagai SSN Plus. Hal ini yang perlu diketahui publik agar akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dapat tetap terjamin.

Dalam workshop DP se-Indonesia, Sekretaris DP Kota Tasikmalaya Asep Sufyan merupakan salah seorang peserta yang menyuarakan perlunya evaluasi RSBI yang diakui oleh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah memang mengalami sedikit mengalami deviasi di lapangan. “Jangan sampai label RSBI dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan pungutan dari masyarakat namun pada sisi yang sama transformasi kultur penyelenggaraan pendidikan di sekolah sama sekali tidak berubah” . Aspirasi ini diperkuat oleh Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Banten yang cenderung menilai adanya RSBI lebih menciptakan kondisi “kasta-kasta” dalam pendidikan. “Sekalipun kemunculan RSBI merupakan amanah UU No. 20 Tahun 2003, namun kemunculannya jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat dan membatasi para siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu namun layak dan memenuhi standar untuk diterima sebagai siswa RSBI“, lanjut Asep. Lebih lanjut dikemukakan “Berikan saya bukti apa signifikansi perbedaan antara output siswa dari sekolah RSBI dan siswa SSN?”, itu saja.

Komentar Anda ?  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - 01/07/2011 at 21:45 Categories: Berita

Politik Lokal Menentukan Kemajuan Pendidikan di Daerah

Workshop Dewan Pendidikan Tahun 2011 telah cukup banyak memperkaya wawasan dan tambahan informasi terkait arah pengembangan kebijakan pembangunan pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Setiap hari selama 3 hari sejak pagi jam 8.00 s.d. jam 22.00 malam, para Ketua Dewan Pendidikan se-Indonesia diberikan pencerahan oleh berbagai narasumber dan pemateri yang menjadi penanggung jawab setiap program di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional baik berkaitan dengan regulasi, arah kebijakan, maupun paparan tentang program dan kegiatan dari masing-masing sub-direktorat. Salah satu isu yang mengemuka dalam setiap sesi diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan workshop ini adalah kekhawatiran terhadap semakin tidak menentunya arah pembangunan pendidikan di daerah yang disebabkan karena pendidikan sudah dipolitisasi sedemikian rupa sehingga mengalami banyak disorientasi sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Banyak berbagai contoh nyata di daerah yang mengindikasikan politisasi pendidikan seperti mutasi pejabat Dinas Pendidikan, termasuk Kepala Sekolah yang sering terjadi, tanpa memperhatikan asas-asas profesionalitas dan proporsionalitas; kampanye Pendidikan Gratis yang kerapkali dijual oleh para calon Kepala Daerah – padahal sebagian besar biaya yang digunakan untuk menggratiskan berasal dari Dana BOS yang didrop dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU); politisasi anggaran pendidikan dalam APBD yang juga mengikuti pola APBN bahwa anggaran pendidikan 20% itu sudah termasuk di dalamnya gaji pendidik dan tenaga kependidikan; pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kota/kabupaten yang diwarnai oleh kepentingan politik daerah setempat; dan masih banyak praktik-praktik lainnya yang cenderung menjadikan pendidikan sebagai media untuk dipolitisasi.

1 comment  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - at 20:43 Categories: Berita

Workshop Dewan Pendidikan se-Indonesia Tahun 2011

 

Workshop Dewan Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahun 2011 dilaksanakan dengan latar belakang dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergi pembangunan pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan sebagai representasi pemangku kepentingan di bidang pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat (1) bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun 2011 serta membangun kemampuan Dewan Pendidikan dalam proses perencanaan, khususnya proses penyusunan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di daerah dan melakukan sinkronisasi dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaannya.

Selama 4 hari, para Ketua Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten dan Provinsi se-Indonesia akan menerima materi dari Dirjen Dikas, Dirjen Dikmen, Setdirjen Dikdas, Setdirjen Dikmen, dan para Direktur di lingkungan Ditjen Dikdas dan Dikmen. Hadir dalam workshop kali ini sekitar 183 orang dari regional IV yaitu meliputi Sumatera, Kalimantan dan Jawa.  Workshop dilaksanakan dari tanggal 29 Juni s.d. 2 Juli 2011 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

1 comment  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - 29/06/2011 at 21:49 Categories: Berita

Workshop Pendidikan: Penguatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Kelompok Kerja Pendidikan Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya melaksanakan Workshop Pendidikan dengan tema “Penguatan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”. Kegiatan ini dilaksanakan sehari penuh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 bertempat di Aula Kantor BAPEDA Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari berbagai unsur di antaranya: 40 orang perwakilan Komite Sekolah dari berbagai jenjang satuan pendidikan di Kota Tasikmalaya, perwakilan BAPEDA dan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 5 orang dari beberapa LSM seperti HMI, KNPI, KAMMI, GP-ANSHOR, TCW, dan PMII serta 5 orang dari perwakilan pers (SK Priangan, Radar Tasikmalaya, Tasik Plus, dan TazTV.

Read more…

Komentar Anda ?  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - 27/06/2011 at 10:55 Categories: Berita

Kajian Pendidikan “Penguatan Komite Sekolah Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan”

Yayasan Sumbangsih Nuansa Indonesia (YSNI) Cabang Tasikmalaya menggelar kegiatan Kajian Pendidikan yang mengambil tema “Penguatan Komite Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat dalam bidang pendidikan serta mendorong fungsi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekolah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan adanya kerjasama yang harmonis antara pendidik, orang tua peserta didik dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, forum pemberdayaan masyarakat ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya khususnya. Read more…

Komentar Anda ?  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - 28/02/2011 at 11:09 Categories: Berita

Menyoal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Tasikmalaya

Sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang betaraf internasional”, maka salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional adalah memberikan kesempatan kepada beberapa sekolah dari setiap jenjang pendidikan di seluruh kota/kabupaten di Indonesia untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional dengan istilah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penetapan status RSBI sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Pendidikan Nasional yang kemudian setiap provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diperbolehkan membuat persiapan untuk membina sekolah yang telah berstandar nasional (SSN) untuk dikembangkan menjadi RSBI. Read more…

Komentar Anda ?  Dipublikasikan oleh sufyanramadhy - at 08:39 Categories: Berita

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >