Politik Lokal Menentukan Kemajuan Pendidikan di Daerah

Workshop Dewan Pendidikan Tahun 2011 telah cukup banyak memperkaya wawasan dan tambahan informasi terkait arah pengembangan kebijakan pembangunan pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Setiap hari selama 3 hari sejak pagi jam 8.00 s.d. jam 22.00 malam, para Ketua Dewan Pendidikan se-Indonesia diberikan pencerahan oleh berbagai narasumber dan pemateri yang menjadi penanggung jawab setiap program di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional baik berkaitan dengan regulasi, arah kebijakan, maupun paparan tentang program dan kegiatan dari masing-masing sub-direktorat. Salah satu isu yang mengemuka dalam setiap sesi diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan workshop ini adalah kekhawatiran terhadap semakin tidak menentunya arah pembangunan pendidikan di daerah yang disebabkan karena pendidikan sudah dipolitisasi sedemikian rupa sehingga mengalami banyak disorientasi sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Banyak berbagai contoh nyata di daerah yang mengindikasikan politisasi pendidikan seperti mutasi pejabat Dinas Pendidikan, termasuk Kepala Sekolah yang sering terjadi, tanpa memperhatikan asas-asas profesionalitas dan proporsionalitas; kampanye Pendidikan Gratis yang kerapkali dijual oleh para calon Kepala Daerah – padahal sebagian besar biaya yang digunakan untuk menggratiskan berasal dari Dana BOS yang didrop dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU); politisasi anggaran pendidikan dalam APBD yang juga mengikuti pola APBN bahwa anggaran pendidikan 20% itu sudah termasuk di dalamnya gaji pendidik dan tenaga kependidikan; pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kota/kabupaten yang diwarnai oleh kepentingan politik daerah setempat; dan masih banyak praktik-praktik lainnya yang cenderung menjadikan pendidikan sebagai media untuk dipolitisasi.