Program Kerja

PROGRAM KERJA DP KOTA TASIKMALAYA

NO PROGRAM UTAMA KEGIATAN
1 Mendorong

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 tahun

  1. Mendorong pembentukan Tim Sukses Wajar 12 tahun
  2. Merumuskan rekomendasi untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun
  3. Mendorong keterlibatan DUDI dalam pemberian beasiswa rawan DO di Kota Tasikmalaya
  4. Mendorong merger sekolah dan pendirian sekolah satu atap di beberapa sekolah di Kota Tasikmalaya
  5. Jaring Aspirasi Masyarakat
  6. Lokakarya Mencari Formulasi Pendanaan Pendidikan di Kota Tasikmalaya
2 Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan
  1. Mendorong terwujudnya sekolah-sekolah yang berwawasan keunggulan
  2. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap institusi pendidikan (sekolah)
  3. Mendorong dibentuknya standar persyaratan dan mekanisme penentuan jabatan kepala sekolah serta mendorong dibentuknya pusat pendidikan dan pelatihan para calon kepala sekolah yang akan dipromosikan menjadi kepala sekolah
  4. Mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang mengacu pada 10 kompetensi dasar minimal peserta didik, yaitu: 1) memiliki kemampuan baca, tulis, disertai kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris/Arab, 2) memiliki kemampuan memecahkan masalah, berpikir logis, dan menggunakan nalar dengan baik, 3) mempunyai kemampuan berhitung baik dengan alat maupun tanpa alat, 4) memiliki kemampuan kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, 5) kemampuan mengelola sumber daya alam, sosial, jasa, dan lain-lain yang memungkinkan untuk hidup mandiri dan otonom, 6) kemempuan bekerja di dalam tim, 7) kemampuan dan kemauan belajar sepanjang hayat, 8) kemampuan untuk bisa memanfaatkan peluang untuk hidup, 9) kemampuan untuk mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam kebaikan, 10) kemampuan untuk bisa hidup bersama dengan mengedepankan toleransi dan suasana perdamaian
  5. Memberikan masukan dalam proses penyusunan kriteria penerimaan siswa baru untuk TK/SD/SDLB/MI – SLTP/MTs – SMU/SMK/MA
  1. Menyusun standar penilaian kinerja tenaga kependidikan dan pola peningkatan kemampuan profesional dan pengembangan karir tenaga kependidikan
  2. Penganugerahan THEEDUCATIONAL AWARD kepada anggota atau kelompok masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap pedidikan dan atau telah memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di Kota Tasikmalaya
  3. Mendorong lahirnya kebijakan yang berorientasi pada pelayanan siswa berbakat, berprestasi, penderita cacat, dan pendidikan dini usia (PADU)
3 Pemberdayaan Komite Sekolah dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
  1. Pembentukan dan pelantikan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan
  2. Mendorong perbaikan kinerja manajemen persekolahan melalui implementasi MBS
  3. Menetapkan standar kinerja Komite Sekolah disertai dengan klasifikasi Komite Sekolah
  4. Menyusun sistem informasi manajemen antara pihak sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya
4 Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan
  1. Inventarisasi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin (Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1)
  2. Mendorong terselenggaranya Program Gerakan Masyarakat Peduli Sekolah (GMPS), Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA), Gerakan Teman Asuh (GTA), dan Gerakan Kepedulian Alumni (GKA) di Kota Tasikamalaya
  3. Menyelenggarakan charity program untuk menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan pendidikan
5 Kemitraan Dewan Pendidikan
  1. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah kota, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, BAPEDA, organisasi profesi dan  organisasi lainnya.
  2. Mendorong pembentukan Forum Bersama Komite Sekolah, Asosiasi Guru – Orang Tua Siswa dalam upaya pengembangan jaringan potensi pendidikan
  3. Mendorong kerjsama kalangan dunia usaha atau industri dengan jajaran pendidikan
  4. Mendorong lahirnya Ikatan Alumni yang berorientasi pada optimalisasi sumber daya pendidikan di sekolah

Berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan dalam Musyawarah II Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka telah ditetapkan program unggulan yang akan dioptimalisasikan pelaksanaannya selama 4 (empat) tahun ke depan, yang terdiri dari:

  1. Advokasi ke DPRD, Pemerintah Kota, dan stakeholders lainnya untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBD, di luar DAK dan bantuan blockgrant lain serta gaji tenaga kependidikan.
  2. 2. Public expose dalam sosialisasi rencana kebijakan pendidikan di Kota Tasikmalaya
  3. Standarisasi penyusunan APBS berdasarkan kriteria sekolah di Kota Tasikmalaya pasca pemberlakuan PP No. 47 tentang Wajib Belajar dan PP No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan terhadap praktek penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.
  4. Seminar Implikasi UU BHP Terhadap Praktek Manajemen Sekolah
  5. Advokasi untuk penyempurnaan Perda Pendidikan di Kota Tasikmalaya
  6. Advokasi Anggaran DP ke Walikota dan DPRD (Panitia Anggaran)
  7. Pengembangan website DP Kota Tasikmalaya www.dp-kotatasik.or.id
  8. Penyusunan sistem pengendalian mutu pendidikan yang lebih terorganisir melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada tingkat Kota Tasikmalaya
  9. Pemetaan potensi dalam rangka optimalisasi program Tasikmalaya sebagai Kota Vokasional dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
  10. Optimalisasi penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan serta keaksaraan fungsional dalam rangka pemberantasan buta aksara di Kota Tasikmalaya
  11. Optimalisasi pengawasan terhadap berbagai bantuan blockgrant pemerintah pusat kepada sekolah (SSN, SBI, Rintisan SBI, dll)
  12. Optimalisasi fungsi dan peran Komite Sekolah melalui program Pemberdayaan Komite Sekolah yang berkelanjutan
  13. Pengembangan kerjasama sama kemitraan DP dengan DUDI, khususnya dalam pemanfaatan Corporate Social Responsibility untuk kepentingan pendidikan
  14. Penertiban tabungan siswa di sekolah melalui kerjasama dengan dunia perbankan melalui pencanganan gerakan “Ayo Menabung!”
  15. Pengembangan kebijakan yang lebih fair dalam penerimaan siswa baru terutama antara sekolah negeri dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
  16. Monitoring dan evaluasi kinerja guru yang telah lolos sertifikasi dan pembuatan media pembinaannya
  17. Pengembangan kebijakan rekrutmen kepala sekolah yang lebih transparan dan profesional dengan melibatkan Dewan Pendidikan sebagai salah satu stakeholder